Miris, Aturan Hukum tentang Kekerasan Seksual Masih Minim

Baca Juga :

JAKARTA - Minimnya aturan hukum tentang kekerasan seksual yang menimpa perempuan menjadi fokus Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Terkait itu, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan berkunjung ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di bilangan Jakarta Timur, Rabu (1/2), untuk bertukar informasi dan menyerap masukan dari pimpinan LPSK.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Indriyati Suparno, selain RUU PKS, kehadiran mereka ke LPSK juga untuk membahas mengenai upaya perlindungan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan seperti di Aceh maupun Papua.

“Aceh sudah memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi (KKR), tetapi penyelesaian kekerasan seksual belum masuk prioritas KKR,” ungkap Indriyati yang hadir bersama komisioner Komnas Perempuan lainnya.

Selain Indriyati, komisioner Komnas Perempuan yang hadir antara lain Saur Tumiur Sitomorang, Irawati Harsono, dan Sri Nurherwati. Mereka diterima Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai bersama Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo didampingi sejumlah tenaga ahli dan pejabat struktutal di lingkungan LPSK.

Indriyati berharap, KKR Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, juga memasukkan penyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk itulah, pihaknya sangat berharap KKR Aceh dapat memiliki mekanisme perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual dengan LPSK sebagai lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Komisioner Komnas Perempuan Saur Tumiur Sitomorang mengungkapkan, selain Aceh, kekerasan seksual juga menimpa kaum perempuan di Papua. Bahkan, kekerasan seksual di Papua tergolong berlapis, baik yang diakibatkan karena pembiaran oleh negara, kekerasan seksual oleh komunitas karena budaya dan kekerasan seksual  di ranah privat. “Kita ingin tahu, apakah sudah mekanisme perlindungan bagi perempuan di sana (Papua),” tanya Saur.

Sedangkan Komisioner Komnas Perempuan lainnya Irawati Harsono menuturkan, terkait RUU PKS, saat ini sudah dibahas di Badan Legislasi DPR dan masih menunggu apakah selanjutnya akan dibahas melalui panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja). Mengenai substansi dari RUU PKS, kata dia, salah satu yang belum memiliki payung hukum adalah kekerasan seksual. Karena di KUHP sendiri, hanya disebutkan dan diatur mengenai perkosaan dan pencabulan.

Masih kata dia, di dalam RUU PKS akan diatur lebih jelas mulai dari pelecehan hingga penyiksaan secara seksual. Khusus pelecehan seksual sendiri nantinya akan dibuat gradasinya hingga 9 lapisan sehingga lebih komprehensif. “Pembahasan RUU PKS memang memakan waktu dan cukup lama hampir 3 tahun,” ujarnya.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pihaknya sangat mendukung Komnas Perempuan dalam menyusun RUU PKS yang sudah masuk Prolegnas 2017. LPSK juga siap membantu dan dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Karena saat ini saja, LPSK terlibat dalam beberapa pembahasan peraturan perundang-undangan, seperti revisi UU KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “LPSK akan mempelajari naskah akademik RUU PKS dan selanjutnya LPSK akan meresponnya dengan membuat position paper,” ujar Semendawai.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengapreasi kunjungan Komnas Perempuan. Hal tersebut penting dalam membangun jejaring antar instansi. Karena saat ini, menurut Hasto, instansi yang bergerak dalam penegak hukum dan hak asasi manusia terlalu asyik dengan tugas masing-masing sehingga lupa untuk membangun jejaring guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

COMMENTS

Name

bangkalan,3,Banyuwangi,173,Blitar,12,bojonegoro,7,Bondowoso,6,Catatan Redaksi,8,Dimas Kanjeng,11,Economy,123,edinarcoin,10,familysiana,2,Fresh Graduate,23,gaya hidup,73,Goverment News,265,Gus Ipul,1,Haji 2017,33,headline,194,HSN 2016,6,Idul Adha,1,info gadget,1,Jember,25,Jombang,153,kajatizen,9,Kampus,75,kesehatan,11,khofifah,3,Klinik Kabarjatim,19,Makro mikro,10,Malang,5,metropolitan,32,NU,54,Olahraga,16,Otomotif,26,Pamekasan,3,Parlementaria,14,Partai Demokrat,4,Pasuruan,6,PDI Perjuangan,5,Pemprov Jatim,6,pendidikan,139,peristiwa,617,Pesantren,9,Pilbup Bondowoso,3,Pilgub Jatim,92,PLN Jatim,1,PMII,3,PNS,1,Polhukam,83,Politik&pemerintahan,113,polres jombang,73,Property,3,PSHM Jombang,2,Review Film,42,Sampang,51,Science,1,sektor riil,23,Seputar Jatim,208,Seputar Nusantara,62,Seputar Pilkada,25,Sidoarjo,2,slider,2,Softnews,52,Sumenep,4,surabaya,26,techno,47,TNI,41,Tokoh,5,Travel Food,56,
ltr
item
KabarJatim: Miris, Aturan Hukum tentang Kekerasan Seksual Masih Minim
Miris, Aturan Hukum tentang Kekerasan Seksual Masih Minim
https://3.bp.blogspot.com/-tHhhjANp4nQ/WJG-sZtKfXI/AAAAAAAABmk/X8qUmVacLjE0EHi-ThnNAGBqlud8WpRFwCLcB/s320/LPSK%2BFeminin.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-tHhhjANp4nQ/WJG-sZtKfXI/AAAAAAAABmk/X8qUmVacLjE0EHi-ThnNAGBqlud8WpRFwCLcB/s72-c/LPSK%2BFeminin.jpg
KabarJatim
http://www.kabarjatim.com/2017/02/miris-aturan-hukum-tentang-kekerasan.html
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/2017/02/miris-aturan-hukum-tentang-kekerasan.html
true
4920518583782559474
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Lihat Index selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum'at Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy