Jokowi Bubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Baca Juga :

SURABAYA - Pemerintah membubarkan lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Atas dasar pertimbangan ini, pada 2 Maret 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

“Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,” bunyi Pasal 1 Perpres tersebut dilansir dari Setkab.go.id.

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud, menurut Perpres tersebut, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Sementara pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen pada lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, menurut Perpres ini, juga dialihkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Pengalihan sebagaimana dimaksu dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres tersebut.

Pasal 3 ayat (4) Perpres tersebut menambahkan, bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini.
Adapun pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo itu, menurut Perpres ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perpres ini menegaskan, dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini,  penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas.

“Tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang pembeliannya menjadi beban APBN dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut, merupakan Barang Milik Negara (BMN),” bunyi Pasal 5 poin (b) Perpres tersebut.

Sementara biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur, menurut Perpres ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Maret 2017 itu.

COMMENTS

Name

bangkalan,3,Banyuwangi,176,Blitar,13,bojonegoro,7,Bondowoso,13,Bulog,1,Catatan Redaksi,8,Dimas Kanjeng,11,Economy,129,edinarcoin,10,ekonomi,8,familysiana,2,Fresh Graduate,23,gaya hidup,82,Goverment News,287,gresik,1,gubernur,1,Gus Ipul,7,Haji 2017,33,hanura,1,headline,208,HSN 2016,6,Idul Adha,1,info gadget,1,jakarta,2,Jember,30,Jombang,180,kajatizen,10,Kampus,80,kediri,1,kesehatan,15,khofifah,3,Klinik Kabarjatim,19,Kodam V Brawijaya,1,KPU Jatim,1,Makro mikro,10,Malang,9,metropolitan,35,Natal,3,new terios,1,NU,55,Olahraga,20,Otomotif,31,Pacitan,1,Pamekasan,3,Parlementaria,14,Partai Demokrat,4,Pasuruan,12,PDI Perjuangan,6,Pemprov Jatim,6,pendidikan,146,peristiwa,697,Pesantren,9,Piala presiden,1,Pilbup Bondowoso,5,Pilgub Jatim,121,PLN,1,PLN Jatim,2,PMII,3,PNS,1,polda jatim,2,Polhukam,89,Politik&pemerintahan,114,polres jombang,78,Polrestabes surabaya,1,Property,3,PSHM Jombang,2,Review Film,42,Sampang,55,Science,1,sektor riil,26,sembako,1,Seputar Jatim,208,Seputar Nusantara,65,Seputar Pilkada,38,Sidoarjo,2,Slank,2,slider,2,Softnews,55,Sumenep,4,surabaya,36,techno,52,TNI,53,Tokoh,6,Tol,3,Travel Food,60,wagub,2,
ltr
item
KabarJatim: Jokowi Bubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Jokowi Bubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
https://2.bp.blogspot.com/-UGWqsrHBUbs/WMZrUEaAmZI/AAAAAAAACwk/B3S35NF65Vco58MUia6t01LKX-Ho34wPwCLcB/s320/BPLS%2BSetkab.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-UGWqsrHBUbs/WMZrUEaAmZI/AAAAAAAACwk/B3S35NF65Vco58MUia6t01LKX-Ho34wPwCLcB/s72-c/BPLS%2BSetkab.jpg
KabarJatim
http://www.kabarjatim.com/2017/03/jokowi-bubarkan-badan-penanggulangan.html
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/2017/03/jokowi-bubarkan-badan-penanggulangan.html
true
4920518583782559474
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Lihat Index selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum'at Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy