Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur Jelas Melanggar Undang-Undang

Baca Juga :

JAKARTA – Gagasan Presiden Jokowi agar dana haji sebesar Rp90,6 triliun diinvestasikan untuk infrastruktur, perlu dibahas secara seksama. Jangan sampai dana haji dialokasikan diluar peruntukannya.

Singkat kata, sebelum rencana tersebut dilaksanakan perlu dipertimbangkan secara matang beberapa hal. Di antaranya, tata cara pengelolaan keuangan haji yang harus dituangkan rincian dan kebijakannya dalam Peraturan Pemerintah. 

“Hal ini amanat dari Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah lebih baik fokus menyusun PP yang diamanatkan tersebut daripada mengumbar wacana yang tidak jelas standar hukumnya,” tegas Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu melalui siaran pers yang diterima Kabarjatim.com.

Usulan agar dana haji diinvestasikan ke pembiayaan infrastruktur disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik Dewan Pengawas dan anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017. Namun, Jokowi meminta agar sasaran investasi tidak sembarangan.

Khatibul mengingatkan, tanpa adanya perubahan aturan di atas, maka kebijakan mengalokasikan dana haji untuk diinvestasikan di sektor infrastruktur jelas melanggar undang-undang. Dana haji, menurut dia, sepenuhnya harus difokuskan untuk kepentingan jamaah dan kemashlahatan umat Islam sebagaimana amanat Pasal 26 Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji.

Misalnya untuk membangun infrastrukur haji di tanah suci: membangun hotel bagi jamaah haji, transportasi darat, rumah sakit, dan infrastruktur lain yang selama ini selalu menyewa dibanding digunakan untuk infrastruktur umum di dalam negeri.

Hal lain yang harus diperhatikan, ujar Khatibul, yakni penempatan dan investasi dana haji harus berdasarkan prinsip syariah dengan memperhatikan prinsip lain yaitu mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

“Prinsip ini harus dipatuhi betul. Infrastruktur apa saja yang sifatnya syariah atau halal dan infrastruktur mana yang tidak boleh harus dikaji kembali,” tegasnya.

Selanjutnya, investasi dana haji melalui BPKH juga harus atas persetujuan Dewan Pengawas dan DPR, sesuai amanat undang-undang. Dalam kaitan ini, BPKH harus segera menyusun rencana strategis investasinya dan diajukan ke Dewan Pengawas dan DPR untuk dimintai persetujuannya. Dewan Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Pakar Syariah harus mengkaji hal tersebut. Begitu pun DPR, akan membahasnya untuk menentukan besaran investasi dan akan dialokasikan pada apa saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“BPKH juga harus segera menerapkan sistem virtual account dan memperbaharui akad dana haji yang mayoritas berasal dari setoran awal calon jamaah haji. Jamaah harus menandatangani pernyataan bahwa dananya akan diinvestasikan ke sektor apa saja yang sesuai dengan prinsip syariah,” terangnya.

Terlepas dari polemik yang bermunculan, dana haji sesungguhnya sudah sejak 7 tahun lalu banyak diinvestasikan untuk infrastruktur melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) atau SBSN yang berjumlah cukup besar yaitu Rp35,2 Triliun. Sukuk dibolehkan karena instrumen syariah. “Tetapi, jangan sampai dana haji terlalu besar diinvestasikan ke sukuk atau SBSN hingga mencapai 40 persen,” Khatibul mengingatkan.

Didukung Kolega

Tak hanya Khatibul yang memiliki padangan kontra dengan pemerintah. Koleganya di DPR, Abdul Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga memiliki pendapat serupa. Malik menegaskan bahwa penggunaan dana haji harus sesuai dengan UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dia bilang, pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa penggunaan Dana Haji untuk meningkatkan ; pertama, kualitas penyelenggaraan ibadah haji ; kedua, rasionalitas dan efisiensi pengunaan biaya pengelolaan ibadah haji ; ketiga, manfaat bagi kemaslahatan ummat Islam.

“Yang dimaksud untuk kemasalahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Karena itu, rencana menggunnakan dana haji harus merujuk pada UU no 34 /2014 pasal 3,” tegasnya.

Pemerintah Bersikeras

Meski menuai kritik pemerintah bersikeras akan menggunakan dana haji untuk diinvestasikan di sektor infrastruktur. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Kebolehan ini mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih.

“Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas,” ujar Menag Lukman melalui siaran pers.

Menag mengutip hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List). Disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Hasil investasi itu menjadi milik calon jemaah haji. Adapun pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan. Namun demikian, dana BPIH  tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Fatwa itu juga sejalan dengan aturan perundangan terkait pengelolaan dana haji.  UU Nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.

Akad wakalah ditandatangani setiap calon jemaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah, calon jemaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku Wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU 34/2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Badan ini berwenang berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Nilai manfaat (imbal hasil) atas hasil pengelolaan keuangan haji ini dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji.

Namun, investasi yang dilakukan BPKH juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.

“Selanjutnya, badan pelaksana maupun dewan pengawas BPKH bertanggung jawab secara tanggung renteng jika ada kerugian investasi yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya,” tegasnya.

COMMENTS

Name

bangkalan,3,Banyuwangi,175,Blitar,13,bojonegoro,7,Bondowoso,13,Bulog,1,Catatan Redaksi,8,Dimas Kanjeng,11,Economy,129,edinarcoin,10,ekonomi,4,familysiana,2,Fresh Graduate,23,gaya hidup,81,Goverment News,281,gresik,1,gubernur,1,Gus Ipul,5,Haji 2017,33,hanura,1,headline,207,HSN 2016,6,Idul Adha,1,info gadget,1,jakarta,2,Jember,29,Jombang,180,kajatizen,10,Kampus,78,kediri,1,kesehatan,13,khofifah,3,Klinik Kabarjatim,19,Kodam V Brawijaya,1,KPU Jatim,1,Makro mikro,10,Malang,8,metropolitan,35,Natal,3,new terios,1,NU,55,Olahraga,20,Otomotif,30,Pacitan,1,Pamekasan,3,Parlementaria,14,Partai Demokrat,4,Pasuruan,12,PDI Perjuangan,6,Pemprov Jatim,6,pendidikan,144,peristiwa,688,Pesantren,9,Piala presiden,1,Pilbup Bondowoso,4,Pilgub Jatim,117,PLN,1,PLN Jatim,2,PMII,3,PNS,1,polda jatim,2,Polhukam,87,Politik&pemerintahan,114,polres jombang,78,Polrestabes surabaya,1,Property,3,PSHM Jombang,2,Review Film,42,Sampang,55,Science,1,sektor riil,26,sembako,1,Seputar Jatim,208,Seputar Nusantara,65,Seputar Pilkada,38,Sidoarjo,2,Slank,2,slider,2,Softnews,54,Sumenep,4,surabaya,36,techno,51,TNI,53,Tokoh,6,Tol,3,Travel Food,60,wagub,2,
ltr
item
KabarJatim: Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur Jelas Melanggar Undang-Undang
Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur Jelas Melanggar Undang-Undang
https://2.bp.blogspot.com/-7K7Oy2vm9Rc/WX7Ii9SNOcI/AAAAAAAAEL4/AbGpRSOrj-0jxjWS1zQkkAzb-S_WHbBMACLcBGAs/s320/Uang%2BIlustrasi%2Bkabar.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7K7Oy2vm9Rc/WX7Ii9SNOcI/AAAAAAAAEL4/AbGpRSOrj-0jxjWS1zQkkAzb-S_WHbBMACLcBGAs/s72-c/Uang%2BIlustrasi%2Bkabar.jpg
KabarJatim
http://www.kabarjatim.com/2017/07/dana-haji-diinvestasikan-ke.html
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/2017/07/dana-haji-diinvestasikan-ke.html
true
4920518583782559474
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Lihat Index selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum'at Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy