Jawab Polemik Pembubaran Ormas, Pemerintah Keluarkan Perppu Nomor 2/2017

Baca Juga :

JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Perppu yang diterbitkan pada 10 Juli 2017 itu dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan termasuk menerbitkan berbagai peraturan perundangan, termasuk Perppu yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

“Oleh karena itu, kami mohon agar Perppu ini disadari, dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk teman-teman di DPR,” kata Menko Polhukam, Wiranto saat melakukan pers rilis di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Dalam pernyataannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

“Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat,” kata Wiranto.

Menurutnya, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Antara lain, tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Kemudian, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Lininisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.
“Untuk itu, pemerintah memandang perlu mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Menko Polhukam Wiranto.  

“Perppu ini payung hukum untuk bagaimana pemerintah dapat lebih leluasa, dapat menjamin bagaimana memberdayakan dan membina ormas. Di sini ada asas contrario actus, maka lembaga mana yang memberikan izin dan mengesahkan ormas itu diberikan hak dan kewenangan untuk mencabut izin itu pada saat ormas yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan izin,” katanya.‎

NU Dukung Sikap Pemerintah


Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas langsung angkat suara setelah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2/2017. Dia memaparkan, setelah Menko Polhukam Wiranto pada 8 Mei 2017 mengumumkan sikap pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat radikal dan anti Pancasila, reaksi publik beragam. Pro dan kontra itu bermuara pada satu pertanyaan dan penantian akan langkah pemerintah selanjutnya.  Dalam beberapa diskusi mengenai hal ini,  pemerintah dinilai belum lamban dan ragu.

“Akan tetapi, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada 12 Juli 2017.  PBNU menilai langkah presiden tersebut sangat cerdas dan aspiratif. Bahkan tepat dan konstitusional,” tegasnya.

Sebelumnya 14 ormas, termasuk Nahdlatul Ulama, yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) meminta pemerintah segera menerbitkan Perppu tentang Ormas Anti Pancasila.
14 ormas tersebut meliputi Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Islmiyah, Arrobithoh Al-Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Mathlaul Anwar, dan Attihadiyah. Ormas lain adalah Azikra, Al-Wasliyah, IKADI, Syariakat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Dewan Da’wah Islamiyah.

Berkaitan dengan itu PBNU mendukung penuh terbitnya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional Ormas.

Robikin mengingatkan, belakangan penyebaran paham radikalisme di Indonesia berlangsung sangat masif dan berlangsung secara terstruktur. Kalau dibiarkan dan hukum serta UU tidak memadai untuk menanggulanginya, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan kelangsungan NKRI. Karena ibarat sel kanker, tingkat penyebarannya sangat cepat sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat dan cepat, termasuk melalui pendekatan hukum. Namun di sisi lain UU Ormas yang ada dinilai tidak cukup memadai dalam menanggulanginya.

UUD 1945 sendiri, menurut dia, dengan tegas membari hak konstitusional kepada Presiden untuk menerbitkan Perppu manakala terdapat kegentingan yang memaksa. Namun konstitusi tidak menjelaskan apa yang dimaksud kegentingan yang memaksa.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 telah menentukan syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku.  Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

“Oleh karena itu, pembentukan dasar hukum guna memberi landasan hukum untuk pembubaran ormas radikal dan anti Pancasila, dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia,  karena HTI jelas-jelas membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.  HTI menafikan kemajemukan masyarakat Indonesia yang telah terbangun sejak ratusan tahun lalu.  HTI terbukti anti Pancasila dan mendesakkan siatem khilafah yang justru tidak dipakai lagi di negara-negara Islam. Bahkan Hizbut Tahrir pun sudah ditolak di negara-negara Islam. Dalam keadaan segenting ini, penerbitan Perppu adalah tepat dan konstitusional,” pungkasnya.

COMMENTS

Name

bangkalan,2,Banyuwangi,170,Blitar,9,Bondowoso,3,Catatan Redaksi,8,Dimas Kanjeng,11,Economy,94,edinarcoin,10,familysiana,2,Fresh Graduate,22,gaya hidup,63,Goverment News,214,Haji 2017,32,headline,168,HSN 2016,6,Idul Adha,1,info gadget,1,Jember,18,Jombang,149,kajatizen,8,Kampus,62,kesehatan,2,khofifah,1,Klinik Kabarjatim,15,Makro mikro,10,Malang,1,metropolitan,32,NU,42,Olahraga,6,Otomotif,25,Pamekasan,3,Parlementaria,13,Partai Demokrat,4,PDI Perjuangan,3,Pemprov Jatim,4,pendidikan,121,peristiwa,488,Pesantren,8,Pilbup Bondowoso,3,Pilgub Jatim,69,PLN Jatim,1,PMII,3,PNS,1,Polhukam,75,Politik&pemerintahan,111,polres jombang,71,Property,2,PSHM Jombang,2,Review Film,39,Sampang,41,Science,1,sektor riil,20,Seputar Jatim,204,Seputar Nusantara,48,Seputar Pilkada,24,Sidoarjo,1,slider,2,Softnews,46,Sumenep,3,surabaya,23,techno,35,TNI,28,Tokoh,4,Travel Food,49,
ltr
item
KabarJatim: Jawab Polemik Pembubaran Ormas, Pemerintah Keluarkan Perppu Nomor 2/2017
Jawab Polemik Pembubaran Ormas, Pemerintah Keluarkan Perppu Nomor 2/2017
https://4.bp.blogspot.com/-N1YeRsdZDfI/WWYxhKudI8I/AAAAAAAAD_Y/9QN2EOGpKAgn8G7kljv-0Q1pYkorRhdOQCLcBGAs/s320/Wiranto%2BKonpers.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-N1YeRsdZDfI/WWYxhKudI8I/AAAAAAAAD_Y/9QN2EOGpKAgn8G7kljv-0Q1pYkorRhdOQCLcBGAs/s72-c/Wiranto%2BKonpers.jpg
KabarJatim
http://www.kabarjatim.com/2017/07/jawab-polemik-pembubaran-ormas.html
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/2017/07/jawab-polemik-pembubaran-ormas.html
true
4920518583782559474
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Lihat Index selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum'at Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy