Tim Saber Pungli Awasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Baca Juga :

JAKARTA – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru tak lepas dari persoalan penyimpangan di lapangan. Tim Saber Pungli pun diterjunkan untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Sesuai dengan pasal 29, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah maupun pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

Inspektur Jenderal (Irjen) Daryanto mengungkap pihaknya telah mendapatkan setidaknya 240 laporan pengaduan, permintaan informasi dan pertanyaan seputar PPDB tahun 2017. Selain dari kanal posko pengaduan Inspektorat Jenderal, pertanyaan dan pengaduan juga didapatkan dari kanal lapor, unit layanan terpadu, serta informasi dari rekan media.

Permasalahan sistem dalam jaringan (daring) atau online terkait kapasitas server dan keamanan data, kebijakan penambahan kuota melalui jalur perjanjian kerja sama (MoU), serta adanya kebijakan penambahan poin nilai di beberapa daerah menjadi keluhan dan pengaduan masyarakat yang sedang ditangani Itjen bekerja sama dengan mitra kerja Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
Terdapat pula pengaduan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan pada PPDB di berbagai daerah. Disebutnya, Tim Saber Pungli intensif melakukan pengawasan di jenjang sekolah.

“Mengantisipasi terjadinya pungli ini sebenarnya Kemendikbud sudah bekerja sama dengan Ombudsman dan juga KPK," ujar Daryanto dalam Diskusi Media yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Jakarta. 

Keluhan terkait PPDB di berbagai daerah, menurut Daryanto, telah ditindaklanjuti oleh tim. Ia juga menganjurkan agar orangtua siswa tidak mengikuti arahan dari pihak sekolah jika memang dianggap mengandung pungutan liar.

Sistem Zonasi Dorong Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan


Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyatakan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB, Kemendikbud mendorong terwujudnya pemerataan kualitas sekolah melalui sistem zonasi.

“Pada PPDB tahun ini, urutan zona lebih diprioritaskan daripada nilai hasil ujian. Sistem zonasi diharap dapat mempermudah akses pada layanan pendidikan, juga mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda) wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

"Sebanyak 20 persen dari kuota 90 oersen tadi diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu. Agar jangan sampai karena alasan transportasi maka anak itu putus sekolah," tutur Dirjen Hamid.

Kemudian, kuota sebanyak 10 persen dari total jumlah peserta didik yang dapat diterima sekolah dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk alasan khusus, misalnya peserta didik yang mengalami perpindahan domisili.

Perlu diingat, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK). Serta, domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Ditegaskan Hamid Muhammad, kebijakan pembobotan dalam mekanisme seleksi berdasarkan radius rumah calon peserta didik dan nilai ujian/capaian akademik ditetapkan oleh pemerintah daerah, bukan pusat (Kemendikbud).

Sebelumnya, dalam acara sosialisasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa penerapan sistem zonasi pada PPDB merupakan upaya melakukan pemerataan yang berkualitas. Ke depan diharap tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit dan tidak favorit.

Semua sekolah didorong untuk terus meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan peran pemangku kepentingan di antaranya seperti Komite Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ataupun Kelompok Kerja Guru (KKG).
Pada 6 Juli 2017 lalu, Mendikbud menyampaikan Surat Edaran terkait pelaksanaan PPDB kepada para kepala daerah. Dalam edaran tersebut, ditegaskan bahwa penerbitan Permendikbud 17 Tahun 2017 memperhatikan keberagaman situasi dan kondisi setiap daerah.

Ketentuan jumlah peserta didik dalam suatu rombongan belajar (rombel) dan jumlah rombel pada suatu sekolah diberlakukan hanya untuk peserta didik baru kelas 1 (pada Sekolah Dasar), kelas 7 (pada Sekolah Menengah Pertama), dan kelas 10 (pada Sekolah Menengat Atas/Kejuruan).
Bilamana di dalam analisis kebutuhan sekolah pada provinsi/kabupaten/kota menyatakan belum dapat menampung peserta didik tersedia sesuai ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam suatu rombel dan juga ketentuan tentang jumlah rombel pada suatu sekolah, maka ketentuan tersebut dilakukan secara bertahap.

Disebutkan juga pada edaran tersebut, bahwa sekolah yang telah melakukan penerimaan peserta didik baru sebelum terbitnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dapat meneruskan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Permendikbud. “Sesuai dengan pasal 36, pelaksanaan zonasi dan sistem online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Hamid. 

COMMENTS

Name

bangkalan,2,Banyuwangi,171,Blitar,9,Bondowoso,3,Catatan Redaksi,8,Dimas Kanjeng,11,Economy,96,edinarcoin,10,familysiana,2,Fresh Graduate,22,gaya hidup,63,Goverment News,216,Haji 2017,32,headline,169,HSN 2016,6,Idul Adha,1,info gadget,1,Jember,18,Jombang,149,kajatizen,8,Kampus,62,kesehatan,4,khofifah,1,Klinik Kabarjatim,15,Makro mikro,10,Malang,1,metropolitan,32,NU,43,Olahraga,6,Otomotif,25,Pamekasan,3,Parlementaria,13,Partai Demokrat,4,PDI Perjuangan,3,Pemprov Jatim,4,pendidikan,122,peristiwa,489,Pesantren,8,Pilbup Bondowoso,3,Pilgub Jatim,71,PLN Jatim,1,PMII,3,PNS,1,Polhukam,75,Politik&pemerintahan,111,polres jombang,71,Property,2,PSHM Jombang,2,Review Film,40,Sampang,41,Science,1,sektor riil,21,Seputar Jatim,204,Seputar Nusantara,48,Seputar Pilkada,24,Sidoarjo,1,slider,2,Softnews,47,Sumenep,3,surabaya,23,techno,35,TNI,30,Tokoh,4,Travel Food,50,
ltr
item
KabarJatim: Tim Saber Pungli Awasi Penerimaan Peserta Didik Baru
Tim Saber Pungli Awasi Penerimaan Peserta Didik Baru
https://2.bp.blogspot.com/-lG61nn8rQEU/WWXY5zcUyvI/AAAAAAAAD-U/li7v07pO_-gTdwUccA4S2IptIBAQFCOTgCLcBGAs/s320/PPDB%2Binfo.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-lG61nn8rQEU/WWXY5zcUyvI/AAAAAAAAD-U/li7v07pO_-gTdwUccA4S2IptIBAQFCOTgCLcBGAs/s72-c/PPDB%2Binfo.jpg
KabarJatim
http://www.kabarjatim.com/2017/07/tim-saber-pungli-awasi-penerimaan.html
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/2017/07/tim-saber-pungli-awasi-penerimaan.html
true
4920518583782559474
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Lihat Index selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum'at Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy