Pengenaan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Jelas Melanggar Undang-Undang

Baca Juga :

SURABAYA - Bank Indonesia akan menerbitkan aturan pengenaan tarif dalam pengisian ulang kartu e-money (uang elektronik). Saat ini aturan tersebut masih berada dalam tahap finalisasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo melihat pengenaan tarif isi ulang uang elektronik ini malah akan menggerus daya beli masyarakat. Lagipula menurutnya, fasilitas infrastruktur jalan tol penunjang penggunaan sistem uang elektronik itu sendiri masih belum layak.

Sehingga Bambang menilai belum waktunya untuk membebankan biaya tersebut kepada masyarakat. Uang elektronik tersebut, penggunaannya telah menguntungkan pengelola jalan tol, dengan tidak menempatkan sumber daya manusia. Yang menjadi beban pengelola tersebut karena sudah berganti menjadi elektronik.

"Nantinya kita harapkan daya beli masyarakat tidak tergerus akibat dari ini. Karena tol, e-toll dan sebagainya. Sebenarnya ini harus ada semacam persetujuan dari rakyat," ujar Bambang melalui siaran pers kepada Kabarjatim.com, Selasa (19/9/2017).

Bambang melihat keganjilan dari pengenaan biaya pengisian ulang uang elektronik, bila melihat Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2004 tentang jalan, tarif dihitung bedasarkan kemampuan bayar pengguna jalan dan segala biaya operasional kendaraan dan kelayakan investasi.

"Masalah e-toll ini kan belum dibicarakan dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI juga tak setuju, belum dibicarakan, tapi sudah diterapkan. Ini berarti ada satu pelanggaran undang-undang, karena e-tollnya langsung diterapkan dan dibebankan ke publik," pungkasnya.

COMMENTS

Name

bangkalan,2,Banyuwangi,171,Blitar,9,Bondowoso,3,Catatan Redaksi,8,Dimas Kanjeng,11,Economy,94,edinarcoin,10,familysiana,2,Fresh Graduate,22,gaya hidup,63,Goverment News,215,Haji 2017,32,headline,168,HSN 2016,6,Idul Adha,1,info gadget,1,Jember,18,Jombang,149,kajatizen,8,Kampus,62,kesehatan,2,khofifah,1,Klinik Kabarjatim,15,Makro mikro,10,Malang,1,metropolitan,32,NU,43,Olahraga,6,Otomotif,25,Pamekasan,3,Parlementaria,13,Partai Demokrat,4,PDI Perjuangan,3,Pemprov Jatim,4,pendidikan,121,peristiwa,488,Pesantren,8,Pilbup Bondowoso,3,Pilgub Jatim,69,PLN Jatim,1,PMII,3,PNS,1,Polhukam,75,Politik&pemerintahan,111,polres jombang,71,Property,2,PSHM Jombang,2,Review Film,40,Sampang,41,Science,1,sektor riil,20,Seputar Jatim,204,Seputar Nusantara,48,Seputar Pilkada,24,Sidoarjo,1,slider,2,Softnews,47,Sumenep,3,surabaya,23,techno,35,TNI,30,Tokoh,4,Travel Food,49,
ltr
item
KabarJatim: Pengenaan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Jelas Melanggar Undang-Undang
Pengenaan Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Jelas Melanggar Undang-Undang
https://4.bp.blogspot.com/-ZQUFmO9Lbe4/WcIDTfL_HhI/AAAAAAAAFfg/ZrfoO55GapAupTKA3AIetacJr7xeGMZAQCLcBGAs/s320/GTO.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ZQUFmO9Lbe4/WcIDTfL_HhI/AAAAAAAAFfg/ZrfoO55GapAupTKA3AIetacJr7xeGMZAQCLcBGAs/s72-c/GTO.jpg
KabarJatim
http://www.kabarjatim.com/2017/09/pengenaan-biaya-isi-ulang-uang.html
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/2017/09/pengenaan-biaya-isi-ulang-uang.html
true
4920518583782559474
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Lihat Index selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum'at Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy