Perpres 87/2017 Tak Bergigi dan Rawan Pungli

Baca Juga :

Dengan diterbitkannya peraturan presiden No. 87 tahun 2017, kontroversi terkait penerapan 5 hari sekolah menjadi mereda.

Sebagaimana termaktub dalam pasal 9, yang menyatakan: “Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.” Jadi, boleh 5 hari, boleh juga 6 hari. Banyak pihak menyambut gembira dan kontroversi pun sementara mereda. Meski begitu, JPPI mempunyai beberapa catatan terkait dengan perpres ini.

Pertama, tidak ada terobosan gagasan tentang apa itu pendidikan karakter dan bagaimana penerapannya. Semua isi Perpres adalah normatif dan tidak ada bedanya dengan konsep dan muatan kurikulum yang selama ini sudah sering dibicarakan dan dipraktikkan di sekolah.

Misalnya, integrase pendidikan karakter melalui Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam struktur kurikulum 2013. Semua gagasan tentang Pendidikan karakter yang termaktub dalam Perpres itu tidak ada yang baru dan dinilai terobosan. Jadi, buat apa sebenarnya Perspres ini dilahirkan?  

Kedua, Perpres ini akan melegitimasi Permendikbud 23 tahun 2017. Sekilas, Perpres pasal 9 memberikan angin segar bagi sekolah untuk memilih penerapan berapa hari sekolah dalam seminggu.
Tapi perlu diingat, Perpres ini dalam implementasi teknisnya diatur dalam peraturan Menteri, sebagaimana diamanhkan pasal 14. Sementara, kalau dicermati, Permendikbud 23 tahun 2017 yang kontroversial itu tdk bertentangan dengan Perpres ini yang memperbolehkan sekolah untuk memilih 5 atau 6 hari. Demikian pula dalam Permendikbud, sebenarnya tidak ada paksaan tapi penerapan secara bertahap. 

Ketiga, orientasi Perpres dan Permendikbud juga masih sama, soal pemenuhan beban kerja guru. Pahami saja Perpres pasal 6, disebutkan bahwa penyelenggaraan PPK merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru, dan tanggung jawab itu ditunaikan sebagai pemenuhan beban kerja guru. Jadi, ujung dari PPK adalah pemenuhan beban guru, bukan atas dasar kebutuhan siswa.

Keempat, bila Kemendikbud sudah punya permendikbud 23 tahun 2017, maka Kementerian Agama harus mengeluarkan payung regulasi yang mengakomodir kebutuhan siswa dan santri, serta karakteristik pendidikan keagamaan.

Jika tidak, maka protes akan kembali marak, karena banyak juga SD/SMP yang berdiri di lingkungan pesantren dan itu bersinggungan dengan waktu dan pendidikan diniyah.

Sebab, Perpres 87/2017 ini tidak bicara jam belajar sehingga ketentuan tentang jam belajar dari mendikbud bisa masih diberlakukan. Karena itu, Kemenag harus mengeluarkan Permenag untuk melindungi madrasah diniyah dari gerusan durasi jam sekolah.

Kelima, pemberlakuan PPK berdasarkan Perpres ini akan sangat rawan pungli di sekolah. Sebab, pada pasal 15 ada keterangan yang menyebutkan bahwa selain dari APBN dan APBD, pendanaan atas pelaksanaan PPK dapat bersumber dari masyarakat.

Di sinilah letak pungli akan sangat mudah dimainkan oleh sekolah dan komite sekolah. Yang sudah jelas-jelas dilarangan ada pungutan saja masih terjadi, apalagi ada lampu hijau. Atas dasar PPK, maka dengan mudah wali murid akan dikenakan beragam iuran untuk menunjang kegiatan PPK di sekolah.

Karena itu, JPPI mengimbau kepada masyarakat dan juga wali murid untuk turut serta mengontrol implementasi perpres ini. Misalnya, soal potensi dugaan praktik pungli dan juga penerapan kebijakan 5 hari seminggu.

Semua itu tidak bisa diterapkan oleh pihak sekolah tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam Perpres 87/2017. Bila ada penyelewengan dan penyalahgunaan, maka masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang.

COMMENTS

Name

bangkalan,3,Banyuwangi,171,Blitar,11,bojonegoro,3,Bondowoso,3,Catatan Redaksi,8,Dimas Kanjeng,11,Economy,107,edinarcoin,10,familysiana,2,Fresh Graduate,22,gaya hidup,69,Goverment News,244,Haji 2017,33,headline,184,HSN 2016,6,Idul Adha,1,info gadget,1,Jember,21,Jombang,152,kajatizen,8,Kampus,71,kesehatan,7,khofifah,1,Klinik Kabarjatim,15,Makro mikro,10,Malang,3,metropolitan,32,NU,51,Olahraga,11,Otomotif,26,Pamekasan,3,Parlementaria,14,Partai Demokrat,4,Pasuruan,5,PDI Perjuangan,4,Pemprov Jatim,4,pendidikan,131,peristiwa,545,Pesantren,8,Pilbup Bondowoso,3,Pilgub Jatim,82,PLN Jatim,1,PMII,3,PNS,1,Polhukam,80,Politik&pemerintahan,112,polres jombang,73,Property,3,PSHM Jombang,2,Review Film,41,Sampang,48,Science,1,sektor riil,22,Seputar Jatim,205,Seputar Nusantara,52,Seputar Pilkada,25,Sidoarjo,1,slider,2,Softnews,48,Sumenep,3,surabaya,24,techno,41,TNI,39,Tokoh,5,Travel Food,51,
ltr
item
KabarJatim: Perpres 87/2017 Tak Bergigi dan Rawan Pungli
Perpres 87/2017 Tak Bergigi dan Rawan Pungli
https://3.bp.blogspot.com/-bIA0_k71kyQ/WbawkdBkYOI/AAAAAAAAFPA/KUu8XlumyjI0fLHuC8Imn8GAVBf7hMDvgCLcBGAs/s320/Pendidikan%2Bkarakter.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-bIA0_k71kyQ/WbawkdBkYOI/AAAAAAAAFPA/KUu8XlumyjI0fLHuC8Imn8GAVBf7hMDvgCLcBGAs/s72-c/Pendidikan%2Bkarakter.jpg
KabarJatim
http://www.kabarjatim.com/2017/09/perpres-872017-tak-bergigi-dan-rawan.html
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/2017/09/perpres-872017-tak-bergigi-dan-rawan.html
true
4920518583782559474
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Lihat Index selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum'at Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy