Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal Tinggal Finalisasi Saja

Baca Juga :

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Produk Halal akan segera terbit. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu kini dalam tahap finalisasi.

“PP JPBH sebentar lagi akan ditandatangani presiden. Tinggal finalisasi. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama lagi, PP segera terbit,” ujar Menag Lukman usai menjadi narasumber pada Diskusi Terbuka tentang Tantangan dan Program Strategis Kemenag di Tahun Politik, Senin (29/01/2018).

Diskusi ini menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag yang berlangsung 29 – 31 Januari di Jakarta. Selain Menag, tampil sebagai narasumber, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher. Diskusi ini diikuti peserta Rakernas, yaitu: para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat, serta Kakanwil Provinsi dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) seluruh Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menag Lukman pada 11 Oktober 2017. Sejak saat itu, BPJPH terus berbenah melengkapi perangkat kelembagaan, infrastruktur, regulasi, prosedur kerja layanan sertifikasi, sistem pengawasan, serta pengembangan kerja sama domestik dan global. BPJPH direncanakan mulai berjalan pada tahun 2018 ini, utamanya setelah terbitnya PP yang terkait.

“(setelah terbitnya PP) Kami di BPJPH bisa bekerja untuk menindaklanjuti apa yang ada pada PP tersebut,” tutur Menag.

Menurut Menag, aka nada banyak aspek yang perlu disosialisaskan oleh BPJPH kepada publik. Menag mencontohkan, pelaku usaha di bidang makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lainnya harus mentaati amanah UU bahwa semua produk harus terjamin kehalalannya.

Dalam prosesnya nanti, BPJPH akan bekerjasama dengan MUI. Sesuai amanat UU No 33 Tahun 2014, BPJPH mendapat mandat  untuk menerbitan produk sertifikat halal. Kewenangan tersebut selama ini berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedang MUI bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) nya mempunyai 3 kewenangan, yakni: mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal, dan auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus dapat persetujuan MUI.

COMMENTS

BLOGGER: 1
Loading...
Name

bangkalan,5,Banyuwangi,178,Blitar,14,bojonegoro,8,Bondowoso,16,bonek,2,Bulog,1,Catatan Redaksi,9,Dimas Kanjeng,11,Economy,130,edinarcoin,10,ekonomi,14,familysiana,2,Fresh Graduate,23,gaya hidup,85,Goverment News,313,gresik,1,gubernur,1,Gus Ipul,19,Haji 2017,35,hanura,1,headline,219,HSN 2016,6,Idul Adha,1,Imlek,1,info gadget,1,jakarta,2,Jember,49,Jombang,186,kajatizen,10,Kampus,90,kediri,4,kesehatan,21,khofifah,4,Klinik Kabarjatim,20,Kodam V Brawijaya,1,KPU Jatim,1,Makro mikro,10,Malang,12,metropolitan,35,Natal,3,new terios,1,NU,57,Olahraga,22,Otomotif,36,Pacitan,1,Pamekasan,3,Parlementaria,14,Partai Demokrat,4,Pasuruan,12,PDI Perjuangan,6,Pemprov Jatim,6,pendidikan,159,peristiwa,754,Pesantren,10,Piala presiden,1,Pilbup Bondowoso,6,Pilgub Jatim,159,PLN,1,PLN Jatim,3,PMII,3,PNS,1,polda jatim,3,Polhukam,95,Politik&pemerintahan,114,polres jombang,79,Polrestabes surabaya,4,Property,3,PSHM Jombang,2,Review Film,42,Sampang,65,Science,1,sektor riil,26,sembako,1,Seputar Jatim,208,Seputar Nusantara,69,Seputar Pilkada,43,Sidoarjo,2,Slank,2,slider,2,Softnews,57,Sumenep,4,surabaya,38,techno,53,Terorisme,1,TNI,69,Tokoh,6,Tol,3,Travel Food,63,trenggalek,2,Umrah,2,wagub,2,
ltr
item
KabarJatim: Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal Tinggal Finalisasi Saja
Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal Tinggal Finalisasi Saja
https://1.bp.blogspot.com/-fut-xbSvJ7I/WnAomz9-pnI/AAAAAAAAHaY/pTy5WjxxadcV3M_oDSkCe-SKQ9AeJ_z2gCLcBGAs/s320/Halal%2Bnew.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-fut-xbSvJ7I/WnAomz9-pnI/AAAAAAAAHaY/pTy5WjxxadcV3M_oDSkCe-SKQ9AeJ_z2gCLcBGAs/s72-c/Halal%2Bnew.JPG
KabarJatim
http://www.kabarjatim.com/2018/01/peraturan-pemerintah-jaminan-produk.html
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/
http://www.kabarjatim.com/2018/01/peraturan-pemerintah-jaminan-produk.html
true
4920518583782559474
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Lihat Index selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All DIREKOMENDASIKAN LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum'at Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy